01 Maret 2014

Kestabilan Nilai Rupiah

Berdasarkan UU No.3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia (BI), memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 BI menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan, sehingga BI juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan.

Dalam pelaksanaannya, BI memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.

Neraca pembayaran Indonesia triwulan IV/2013 diperkirakan surplus sebesar US $.4,4 miliar dan diperkirakan defisit transaksi berjalan akan menjadi 2% PDB (Pendapatan Domestik Bruto) pada akhir 2015. Adapun surplus transaksi tersebut bersumber dari penanaman modal asing yang relatif stabil sepanjang tahun 2013. Namun demikian, dalam rangka menjaga stabilisasi ekonomi, Bank Indonesia (BI) masih menjalankan kebijakan moneter ketat untuk mengarahkan inflasi menuju sasaran dan menurunkan defisit transaksi berjalan, yang tercermin dalam keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan (BI rate) sebesar 7,5%, lending facility 7,5% dan deposit facility sebesar 5,75%. Sementara sasaran inflasi tahun 2014 diprediksi pada angka 3.5-5,5%.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BI dalam rangka pendalaman pasar keuangan utamanya pengembangan pasar “repo* antar bank adalah dengan memfasilitasi perbankan nasional untuk menandatangani Nota Kesepahaman bersama atau mini master repurchase agreement (mini MRA) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Februari 2014 di Kompleks Perkantoran BI. Mini MRA menggunakan perjanjian standar transaksi “repo”, namun dengan prosedur lebih singkat dan cepat, karena bank peserta hanya satu kali menandatangani perjanjian. Sebanyak 46 bank mewakili kelompok usaha bank Buku 1 hingga Buku 4. Bank Yudha Bhakti yang termasuk dalam kelompok bank usaha Buku-1 sebagai salahsatu peserta, penandatanganannya diwakili oleh ibu Hulda S. Tirtohartono yang menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury & Pendanaan. Acara ini dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia, bapak Agus D. W. Martowardojo dan dihadiri pula oleh Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI, ibu Filianingsih.

*) REPO adalah transaksi penjualan efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian untuk pembelian kembali. Surat Berharga yang dmaksud dapat berupa Surat Berharga Negara, Sertifikat Bank Indonesia atau Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

PT Bank Yudha Bhakti Tbk

Gedung GOZCO

Jl. Raya Pasar Minggu Kav 32 Pancoran Jakarta Selatan 12780

Telp. (021) 2975-2975, 2975-2999

Fax. (021) 2975-2918

bi

ayo ke bank

lps

3p